Perubahan Paradigma dan Sistem Kerja Dalam Kenormalan Baru dan Tantangan Birokrasi Indonesia(Shifting Paradigm and Business Process in Facing The New Normal and Indonesia’s Bureaucracy Challenge)

PENDAHULUAN
Melihat kompetisi penulisan yang diselenggarakan oleh rekan-rekan muda yang tergabung di organisasi Aparatur Muda, penulis tergelitik untuk ikut serta menulis pandangan serta opini dalam melihat bagaimana aparatur sipil negara (ASN) “memandang dirinya” dalam 10 tahun ke depan. Semoga penulis masih dikategorikan sebagai frasa “muda” atau setidaknya “berjiwa muda”. Begitu banyak tantangan, hambatan, dan ancaman yang saat ini kita alami sebagai ASN, dan di satu sisi profesionalisme, integritas, dan inovasi harus dikedepankan dalam sekat-sekat birokrasi yang mungkin di pandangan kita yang muda-muda ini sangat menghambat sistem kerja dan percepatan pelayanan yang akan kita berikan.
Sejatinya birokrasi diciptakan Maximilian Weber ratusan tahun lalu bertujuan baik, sebagai purifikasi sistem organisasi yang memasukkan etika-etika agama (dalam hal ini Kristen Protestan) yang kita kenal dengan istilah birokrasi. Penulis di sini tidak akan membahas pengertian birokrasi an sich, namun focal point-nya adalah konsep-konsep yang dikemukakan oleh Weber. Selanjutnya Weber menyampaikan bahwa dalam birokrasi harus ada sistem komando dan kompartementalisasi sehingga hal ini akan memudahkan menjalankan fungsi organisasi dan pengawasan. Dalam tulisannya, Ali Abdul Wakhid, Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Inten Lampung menjelaskan lebih lanjut, bahwa bentuk birokrasi ideal yang dikemukakan oleh Weber—yang juga seorang Bapak Sosiolog—menjelaskan, individu yang ada di organisasi adalah individu yang bebas namun dibatasi oleh jabatannya, adanya hierarki baik ke atas maupun ke samping dan masing-masing bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dan adanya atasan dan bawahan, adanya proses seleksi, sistem remunerasi (penggajian), sistem karier yang jelas, pemisahan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi, dan adanya sistem pengawasan terhadap setiap individu dalam organisasi.
Kalau dilihat konsep birokrasi ideal yang disampaikan oleh Weber ini sangat ideal dan terkesan utopis, tapi sejatinya kalau dijalankan dengan benar akan menciptakan organisasi yang ideal juga. Namun sayangnya, birokrasi yang diadopsi oleh organisasi-organisasi pemerintahan gagal menerjemahkan konsep ideal dari birokrasi Weber ini.

TANTANGAN BIROKRASI SAAT INI
Penulis tidak akan berlama-lama berkutat dalam pembahasan kenapa dan bagaimana bentuk ideal birokrasi bisa gagal dalam penerapannya, namun penulis ingin menyampaikan bahwa sistem birokrasi yang dianut oleh organisasi publik yang ada di dunia, utamanya di Indonesia, gagal beradaptasi dengan perubahan-perubahan atau dinamika-dinamika yang berkembang. Hal ini menjadi tantangan tersendiri mengingat perubahan tersebut dewasa ini hitungannya bukan lagi tahun, bulan, atau harian tapi sudah sepersekian detik. Tatanan dunia yang saling ketergantungan dapat mempengaruhi belahan dunia lain. Perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina akan mempengaruhi negara-negara lain (butterfly effect). Dan hal yang terbaru saat ini terkait penyebaran pandemi virus Corona atau yang kita kenal dengan Covid-19. Siapa yang akan mengira kalau virus Covid-19 sudah menjadi pandemi global. Hampir tidak ada suatu negara yang luput dari penyebaran virus Covid-19 ini.
Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita, akibat adanya pembatasan-pembatasan fisik (physical distancing) dan ruang gerak yang juga dibatasi oleh Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menyebabkan beberapa bulan belakangan ini mengakibatkan roda pemerintahan dan perekonomian tidak berjalan, sudah banyak informasi PHK dimana-mana akibat aktivitas ekonomi yang mandeg, demikian juga dengan jalannya pelayanan publik dan pemerintahan. Sejatinya organisasi pemerintahan dituntut untuk mampu memberikan layanan publik, agar roda perekonomian tetap berjalan, dan fasilitas-fasilitas publik tetap berfungsi sebagaimana mestinya.

PROYEKSI 10 TAHUN KE DEPAN
Penulis meyakini bahwa tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, lebih spesifik birokrasi Indonesia akan semakin berat, tidak hanya Covid-19 tapi lebih banyak lagi. Eskalasi konflik Laut China Selatan, isu rasialisme, pemilihan kepala daerah 2020, pemilihan presiden-wakil presiden Indonesia 2024, dan entah apa yang dapat terjadi antara tahun itu dan sepuluh tahun ke depan. Hanya Tuhan yang tahu. Namun, hal ini tidak boleh menjadikan kita terutama generasi muda untuk menyerah. Bukankah kita diberi hidup dan penghidupan agar kita selalu berusaha, optimis, dan tawakkal kepada-Nya? Banyak hal-hal yang bisa kita ciptakan. Yang jelas, adanya perubahan pola kerja yang biasa menjadi “tidak biasa”. Akan tetapi, “tidak biasa” ini akan menjadi suatu “Adaptasi Kebiasaan Baru” (new normal). Kita yang muda-muda ini harus menciptakan maupun selalu berimprovisasi menghasilkan inovasi-inovasi baru. Digitalisasi menjadi suatu keniscayaan. Hal ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa pelayanan publik harus segera diubah ke basis atau platform digital. Sehingga hal ini perlu dilakukan penyederhanaan-penyederhanaan dan perubahan SOP sistem kerja dan budaya organisasi.
Kemudian terkait pembenahan dan reformasi birokrasi, penulis melihat upaya dari Kementerian terkait, dalam hal ini Kemenpan RB, yang mendorong ASN mudanya melakukan kreasi dan inovasi memanfaatkan platform-platform digital sudah semakin masif. Kalau boleh penulis bermimpi, 10 tahun ke depan semakin banyak inovasi publik yang diikutkan dalam ajang inovasi publik dunia United Nations of Public Service Awards (UNPSA) yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Artinya kita harus mencanangkan gerakan misalnya one youth apparatus, one innovation, sehingga peluang untuk memajukan inovasi-inovasi berorientasi pelayanan ke masyarakat yang berbasis kearifan lokal, dapat “bicara” di kancah dunia.
Selain itu pembenahan birokrasi yang lebih tanggap, sigap, berintegritas, luwes terhadap perubahan, dan berorientasi pada publik harus dan selalu dikembangkan. Pengalaman penulis ketika melakukan visitasi ke negeri Belanda kalau boleh penulis berbagi, bahwa pemerintahan daerah di Belanda, terutamanya di Maastricht, tempat penulis melakukan internship, birokrasi yang dikembangkan sudah murni seperti pada birokrasi di swasta, namun tentu saja berorientasi pada layanan publik. Maksudnya adalah setiap pegawai baik pimpinan maupun staf dapat mengemukakan ide-idenya terkait inovasi-inovasi bagi publik. Siapapun yang mengembangkan ide-ide tersebut akan ditunjuk sebagai project leader yang bebas menentukan timnya sendiri. Proyek yang diusulkan tersebut diberi tenggat waktu kapan target selesainya, sedangkan atasannya sifatnya hanya melakukan supervisi. Sehingga banyak hal-hal baru, ide-ide baru yang mencuat ke permukaan dan variatif. Ide-ide bisa muncul dari bawah atau siapapun. Dan kalau diperhatikan setiap ide adalah pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dan ide yang ramah lingkungan, hal-hal yang sangat menjadi perhatian di negara-negara barat belakangan ini. Konsep birokrasi ini mungkin bisa diadopsi oleh birokrasi Indonesia. Dimulai dari muda-muda, sebagai calon pengganti generasi sebelumnya, mengusulkan perubahan-perubahan budaya kerja ini. Harapannya sepuluh tahun ke depan, akan bertambah lagi ASN Indonesia yang mampu bicara di forum-forum seperti Tedx atau forum internasional lainnya. Aamiin!

Diterbitkan oleh ardiansyahsalim

nothing.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: