Program Inklusi Keuangan Bagi UMKM

Membaca tema yang disodorkan oleh panitia dari Otoritas Jasa Keuangan DIY (OJK DIY) terkait lomba penulisan tentang konsep inklusi keuangan, kami tergerak untuk menyumbangkan buah pemikiran awam kami yang mudah-mudahan dapat memberi secercah harapan terhadap kemajuan perekonomian di Indonesia. Sebelum mulai, penulis merasa perlu untuk menyampaikan terkait pengertian inklusi. Apa itu inklusi? Kenapa saat ini banyak pakar yang mengatakan perlu adanya inklusi keuangan. Menurut pengertian, inklusi keuangan adalah jumlah orang yang menjadi nasabah atau pengguna jasa keuangan[1]. Di mana, akses orang-orang terhadap produk-produk keuangan sangat sedikit. Hal ini penyebabnya dapat beragam, tingkat literasi orang-orang terhadap lembaga keuangan rendah, mengingat jika dikaitkan dengan masih adanya orang-orang yang tidak percaya untuk menaruh uangnya di perbankan atau tidak percaya untuk meminjam uang sebagai modal usaha di perbankan. Selain itu penyebab lainnya, misalnya akses ke perbankan yang sulit dan ketersediaan ATM yang masih sedikit.

Menurut situs cek.aja bahwa data dari Bank Dunia menyampaikan, jika inklusi keuangan naik satu persen, maka akan meningkatkan perekonomian sebesr 0,03 persen. Mengapa demikian? Karena semakin tingginya tingkat pengakses penggunaan inklusi keuangan maka akan menggerakkan roda perekonomian nasional. Salah satunya adalah produk-produk financial technology (fintech). Tidak dapat dipungkiri semakin pesatnya kemajuan dunia teknologi informasi semakin membuat masyarakat dimanjakan dengan mudahnya melakukan hal-hal yang dulu tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Sekarang dengan kemajuan teknologi, orang-orang langsung bisa melakukan transfer uang, membeli barang dan produk-produk jasa lainnya, atau bahkan mengajukan pinjaman modal untuk keperluan yang sifatnya mendesak. Hal ini sudah dapat diakses di gawai masing-masing individu. Masyarakat dunia menyebutnya sebagai era disrupsi digital, dimana mereka yang beralih dari cara lama ke cara baru dengan memanfaatkan digitalisasi yang mampu bertahan. Less is more, istilahnya. Sekarang ini tidak perlu lagi kantor fisik, banyaknya pegawai, dan perangkat-perangkat lainnya jika semuanya dapat dilakukan melalui gawai atau gadget pribadi, menjalankan bisnis melalui aplikasi yang dapat dipelajari secara otodidak.  Berbicara mengenai pengembangan UMKM, kira-kira program inklusi keuangan apa yang cocok untuk pengembangan UMKM di Indonesia, seperti topik yang penulis ambil dalam tulisan ini, maka ada beberapa Langkah yang dapat dilakukan. Selanjutnya akan dibahas di bagian berikutnya

Regulasi yang Mendukung

         Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang kewenangannya telah diatur dalam undang-undang diharapkan dapat memainkan peranannya yang strategis dalam mendukung program memajukan UMKM di Indonesia. Seperti yang kita telah mahfum bersama, ekonomi suatu negara dapat tumbuh jika UMKM-nya sudah diberdayakan dan diberikan fasilitas oleh negara. Oleh karena itu, OJK dapat memfasilitasi UMKM-UMKM yang ada di Indonesia dengan menerbitkan regulasi-regulasi, baik itu terkait pinjaman-pinjaman lunak maupun inovasi-inovasi lainnya di bidang keuangan yang dapat membantu kemajuam UMKM di Indonesia. Misalnya, dengan adanya kebijakan satu data Indonesia. OJK dapat memanfaatkan momentum ini dengan bekerjasama dengan marketplace-marketplace yang ada dengan pertukaran informasi atau data yang dapat dimanfaatkan dan diolah kembali bagi kemanfaatan UMKM kita. Dengan adanya big data atau kebijakan satu data ini maka dapat dianalisis UMKM-UMKM yang sudah memiliki akun-akun di marketplace yang ada, sehingga dapat ditawarkan modal usaha sebagai upaya pengembangan UMKM Indonesia.

         Selain itu, mungkin OJK dapat bekerjasama dengan fintech-fintech yang sudah ada dengan melakukan himbauan dan pengawasan agar mampu memberikan pinjaman lunak atau modal usaha bagi kemajuan UMKM di Indonesia. Mungkin OJK juga dapat bekerjasama dengan ahli-ahli IT mengembangkan aplikasi-aplikasi yang isinya misalnya sebagai contoh fintech-fintech resmi di bawah kendali OJK yang mampu memberikan pinjaman lunak sebagai modal usaha tentunya dengan bunga yang kompetitif dan meringankan bagi UMKM itu sendiri. Inovasi selanjutnya OJK mungkin dapat membuat aplikasi terkait edukasi dan literasi keuangan bagi para UMKM yang ada, misalnya aplikasi pembukuan sederhana, tips-tips keuangan yang dapat memberikan pembelajaran bagi UMKM-UMKM pemula yang baru merintis usahanya.

         Upaya selanjutnya, OJK dapat menginisiasi pertemuan UMKM (UMKM Summit) terbesar se-Asia Tenggara. Misalnya memanfaatkan stadion Gelora Bung Karno atau ICE BSD misalnya, yang mempertemukan UMKM yang berpotensi dengan pembeli (buyer) internasional. Tentunya UMKM-UMKM yang dapat difasilitasi adalah UMKM yang berpotensi untuk ekspor dengan produk-produk yang sesuai dengan keunikan Indonesia, ramah lingkungan, dan berkualitas. Produk-produk seperti ini yang mampu menembus pasar eskpor.

         Dalam skala yang lebih kecil, adanya pertemuan antara UMKM-UMKM baru dengan UMKM yang sudah mapan, di sini mungkin bisa diadakan curah pemikiran terkait kiat-kiat bagaimana menciptakan produk-produk yang unggul dan strategi pemasaran apa saja yang dipakai. Mungkin dalam ajang itu juga ada bazaar-bazaar dari para UMKM yang berkumpul. Hal ini tentunya akan mendorong UMKM Indonesia dapat tumbuh dan maju.

         Berikutnya, OJK mungkin dapat bekerjasama dengan kementerian atau sekotor swasta membangun sebuah pasar khusus UMKM, idenya seperti Chatuchak Market di Bangkok, Thailand. Jika kita pernah berkunjung ke Chatuchak Market kita mungkin dibuat terpesona dan tergiur untuk membeli aneka produk-produk unik hasil UMKM Thailand. Mulai dari produk-produk clothing atau appareal dan distro dengan desain yang unik namun murah, hingga makanan, minuman, souvenir, sepatu, sandal, dan lain-lainnya dikumpulkan dalam satu tempat sehingga menjadi objek pariwisata tersendiri di sana. Karena seperti yang kita ketahui bersama, Thailand dapat menjadi negara di Asia Tenggara yang perekonomiannya tetap dapat bertahan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sesulit apapun, semuanya dikarenakan negara sangat memajukan dan memfasilitasi UMKM yang ada. Hal ini yang penulis rasakan kurang diperhatikan oleh pemerintah kita. Kredit modal yang berbunga rendah menjadi solusi bagi kemajuan UMKM kita dan tentunya regulasi serta inovasi-inovasi yang mendukung bagi kemajuan UMKM-UMKM di Indonesia.

         OJK juga perlu membuat regulasi dimana pihak swasta sebagai program CSR-nya dapat menjadi mitra pembina bagi UMKM yang baru tumbuh. Misalnya mendorong inklusivitas keuangan dari swasta ke UMKM yang ada, program seperti “one corporate, one small medium enterprise”, dapat dijadikan terobosan di tengah-tengah kondisi perekonomian yang sulit seperti sekarang ini. Tentu saja, pengawasan dan peranan sebagai regulator jasa keuangan tidak dikendorkan, justru di tengah-tengah kondisi perekonomian seperti sekarang OJK harus semakin “memelototi”, memasang mata dan telinga untuk mendengarkan aduan dari masyarakat bagi fintech-fintech atau inovasi-inovasi yang memanfaatkan kondisi perekonomian di tengah-tengah panemi Covid-19 ini dengan menjanjikan hal-hal yang tidak masuk akal dengan keuntungan yang berlipat ganda (misalnya: money fraud, Ponzi scheme, dst.nya). Banyak tawaran-tawaran melalui SMS, Whatsapp, ataupun media sosial seperti Facebook, Instagram, maupun Twitter yang menawarkan hal-hal ini. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi OJK.

Penutup

         Sebagai penutup, banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan oleh OJK. Kehadiran OJK di tengah-tengah masyarakat terlepas dari isu-isu akan dibubarkan, menurut hemat kami masih dirasa perlu. Kejadian-kejadian di industri keuangan Indonesia belakangan ini, seperti kasus Jiwasraya yang bertendensi menyalahkan OJK yang dianggap lemah dalam pengawasan, menurut kami yang awam ini tidak sepenuhnya kesalahan OJK. OJK dengan segala keterbatasannya sudah berkerja semaksimal mungkin, di tengah-tengah banyaknya kasus-kasus seperti fintech-fintech bodong, tawaran investasi yang menggiurkan dengan skema Ponzi atau piramida, dan lain sebagainya yang harus ditangani oleh OJK sendiri.    Mungkin yang perlu diperkuat adalah deregulasi dan memperkuat institusi pengawasan seperti OJK agar memiliki “taji” untuk memberantas penipuan-penipuan dan memajukan inklusi keuangan Indonesia. Agar Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lainnya terkait inklusi keuangan. Jayalah OJK!


[1] https://www.cekaja.com/info/mengenal-inklusi-keuangan-pengertian-manfaat-dan-inovasinya-untuk-negara/

#OJK #finance #fintech #inklusi #keuangan #inklusikeuangan #smallmediumenterprise #umkm #ukm #economy #ekonomi

Diterbitkan oleh ardiansyahsalim

nothing.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: